Serang - sinarbanten.id
Sebanyak Lima kegiatan Penyelenggaraan jalan perbatasan kabupaten dan kota, menggunakan sumber dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Perubahan tahun 2026, di duga terjadi pekerjaan sub-kontrak
Penyelenggara program pemerintah kota serang dinas pekerjaan umum dan penataan ruang, menjelaskan untuk mendapatkan pekerjaan kontruksi jalan tersebut melalui lelang
" Untuk siapa pelaksana kegiatannya itu ketentuannya dari hasil lelang dan di pastikan untuk pekerjaan kontruksi jalan tidak ada nama perusahaan yang sama terjadi pelaksanaan double job (pada 2 lokasi pekerjaan) " terang penyelenggara
Adanya temuan dugaan subkontrak, di 5 (lima) lokasi kegiatan di kerjakan oleh pelaksana yang sama dan orang yang sama pula
Saat di tanya pelaksana pekerjaan, Jonson selaku pelaksana lapangan tentang siapa penanggung jawab/pelaksana pekerjaan untuk di ruas jalan diwung - ranjeng, ruas jalan Ciwandan - cibomo, ruas jalan kemanduran - Parung, ruas jalan kepuren dan di ruas jalan kiara - citerep, jawabannya sama di kerjakan oleh orang yang sama
" Di lapangannya saya, dan Ini semua pekerjaan H. Maman " jawab jonson
Pernyataan tersebut jadi bukti informasi untuk di tindak lanjuti, menurut Popi Yousu, Direktur Eksekutif LSM OMBAK, bila terbukti Perlu adanya sanksi sesuai dalam ketentuan perundangan
" Bila terbukti jatuhkan sanksi untuk keduanya (pelaksana jasa) yang melakukan subkontrak "
Apalagi sampai di temukan adanya nepotisme, lima pemenang lelangnya adalah keluarga besar H. Maman " jelasnya Kamis, 19 November 2026
Larangan terhadap subkontrak, pengalihan pengadaan barang/jasa pemerintah (BPJP) dan jasa kontruksi, tertuang dalam ketentuan
1. Perpres Nomor 16 tahun 2018 berserta perubahan Perpres nomor 12 tahun 2021 tentang ketentuan pembatasan dan larangan pengalihan
2. Perlem LKPP nomor 12 tahun 2021, mengatur rincian tehnis pekerjaan secara keseluruhan larangan di subkontrakan
3. Undang - undang nomor 2 tahun 2017 tentang jasa kontruksi di ubah dalam undang - undang cipta kerja pasal 54, di tegaskan penyedia jasa (kontraktor utama) di larang menyerahkan seluruh pekerjaan utama (main work) kepada sub penyedia jasa
4. Peraturan pemerintah nomor 22 tahun 2020, berserta perubahan PP nomor 14 tahun 2021, tentang batasan pelimpahan pekerjaan kepada subkontrak
Dan bila di temukan adanya pelanggaran terhadap klausul ini (terjadi subkontrak tanpa izin PPK atau melakukan pinjam bendera) dapat berujung pada sanksi pemutusan kontrak sepihak, denda finansial hingga pencantuman dalam daftar hitam (blacklist) " tegas Popi (Aruni26)
.jpg)