Notification

×

Indeks Berita

Tag Terpopuler

Anggaran Rp.900 Juta di SDN 1 Pamubulan Disorot, Struktur P2SP Diduga Kental Aroma Nepotisme

Rabu, 18 November 2026 | 10.09 WIB Last Updated 2026-11-18T03:09:32Z







Kab. Lebak, -- Pelaksanaan Program Revitalisasi Satuan Pendidikan Tahun Anggaran 2026 di Sekolah Dasar Negeri (SDN) 1 Pamubulan, Kecamatan Bayah, Kabupaten Lebak, menuai sorotan tajam. Proyek bernilai fantastis yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar "Rp994.381.607,00" ini diduga kuat sarat akan praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dalam pengelolaan maupun susunan kepanitiaannya.








Berdasarkan papan informasi proyek di lokasi, dana hampir satu miliar rupiah tersebut dialokasikan untuk rehabilitasi 6 ruang kelas, ruang administrasi, perpustakaan, serta fasilitas toilet. Dalam papan pengumuman itu tercatat susunan Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan (P2SP) dengan komposisi:


Penanggung Jawab: Sihabudin B, S.Pd (Kepala Sekolah)

Ketua P2SP: Dedi Fahriana, S.Pd.I

Sekretaris: Jumri

Bendahara: Embar Heldayati, S.Pd

Kepala Pelaksana: Muad Ibnu Jabal


Namun, tata kelola di lapangan memunculkan tanda tanya besar mengenai transparansi dan profesionalisme. Berdasarkan informasi yang dihimpun dari warga sekitar, Ketua P2SP Dedi Fahriana dan Bendahara Embar Heldayati diketahui masih memiliki hubungan kekerabatan (saudara).


Kejanggalan tidak berhenti di situ. Di lokasi proyek, kendali penuh atas teknis konstruksi bangunan justru dipegang oleh seorang pria yang disebut-sebut sebagai suami dari Bendahara P2SP, Embar Heldayati. Ironisnya, nama pria tersebut sama sekali tidak tercantum dalam struktur resmi kepengurusan P2SP yang terpampang di papan pengumuman.


Kondisi ini memicu dugaan publik bahwa pengelolaan dana negara tersebut dikendalikan secara terstruktur oleh lingkaran keluarga dan kerabat dekat, mulai dari posisi ketua, bendahara, hingga pengendali teknis lapangan.


Saat dikonfirmasi awak media mengenai dugaan hubungan keluarga dan peran suami bendahara di proyek tersebut, Penanggung Jawab kegiatan sekaligus Kepala SDN 1 Pamubulan, Sihabudin B, S.Pd, sempat menunjukkan sikap defensif. Alih-alih langsung memberikan klarifikasi substantif, ia justru mencecar wartawan dengan menanyakan identitas narasumber warga yang memberikan informasi.


"Kata siapa? Terus siapa namanya? Saya ingin tahu," ujar Sihabudin dengan nada mendesak saat awal dikonfirmasi.


Setelah didesak dengan pertanyaan lanjutan terkait fakta di lapangan, Sihabudin akhirnya tidak menampik keterlibatan sosok di luar struktur tersebut. Ia berdalih bahwa keterlibatan suami bendahara itu didasari oleh faktor historis pendirian sekolah.


"Tanah dan awal mula merintis berdirinya sekolah ini memang dari tokoh setempat tersebut," kilah Sihabudin membenarkan peran pria yang merupakan suami dari bendahara P2SP itu.


Pernyataan tersebut justru semakin memperkuat dugaan publik bahwa mekanisme pengelolaan anggaran negara di SDN 1 Pamubulan mengabaikan prinsip tata kelola yang baik dan terkesan dijadikan urusan domestik keluarga. Padahal, sesuai petunjuk teknis program revitalisasi, kepanitiaan P2SP dibentuk untuk menjamin akuntabilitas, objektivitas pengawasan, serta menghindari konflik kepentingan.


Masyarakat setempat kini mendesak Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak, Inspektorat, serta Aparat Penegak Hukum (APH) untuk segera turun tangan melakukan audit dan evaluasi menyeluruh. Publik berharap ada tindakan tegas apabila ditemukan penyalahgunaan wewenang maupun pelanggaran aturan dalam pengelolaan uang rakyat bernilai ratusan juta rupiah tersebut.