Serang- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten menganggarkan total *Rp4.578.092.600* untuk 30 paket belanja terkait kendaraan pada Tahun Anggaran 2026.
Data SIRUP LKPP menunjukkan Disdikbud Banten melakukan fragmentasi belanja kendaraan menjadi 30 paket dengan 4 jenis belanja utama.
*RINCIAN ANGGARAN:*
1. *Pengadaan Mobil Dinas*: Rp2.513.852.000 - 4 Unit 2000cc Perorangan
2. *Belanja Sewa Kendaraan*: Rp802.589.000 - 20 Paket
3. *Belanja Pemeliharaan*: Rp911.948.000 - 5 Paket
4. *Belanja Lainnya*: Rp349.703.600 - 4 Paket
*5 PERTANYAAN KRITIS UNTUK PUBLIK:*
1. *Efisiensi*: Bagaimana bisa "efisiensi" tapi anggaran kendaraan mencapai Rp4,5 Miliar di 1 Dinas?
2. *Fragmentasi*: Mengapa 20 paket sewa dipecah-pecah? Apakah untuk menghindari proses lelang terbuka?
3. *Dobol Fungsi*: Sudah beli mobil Rp2,5M, kenapa masih sewa Rp802 Juta + pelihara Rp911 Juta?
4. *Prioritas*: Rp4,5 Miliar = *18 Ruang Kelas Baru* atau *Rehab 180 Sekolah Rusak Ringan*
5. *Transparansi*: Siapa penerima 4 mobil perorangan? Untuk kegiatan apa 20 paket sewa?
"Ini tamparan di era efisiensi. Pendidikan harusnya dapat anggaran untuk murid, bukan untuk kendaraan pejabat," ujar Tubagus Aji Fatulloh.
Kami mendesak DPRD Komisi V dan BPKAD Banten segera memanggil Disdikbud untuk Rapat Dengar Pendapat dan membuka seluruh RAB/HPS 30 paket ini ke publik.
RINCIAN 30 PAKET KENDARAAN DISDIKBUD BANTEN TA 2026*
*Total: Rp4.578.092.600*
*1. BELANJA SEWA KENDARAAN: 20 Paket = Rp802.589.000*
Pecah jadi paket kecil Rp5 Juta - Rp190 Juta. 3 paket terbesar Rp121.040.000 untuk Sewa Bus Sedang.
*2. PENGADAAN/BELI MOBIL DINAS: 1 Paket = Rp2.513.852.000*
4 Unit Roda 4 Kapasitas +/- 2000cc Perorangan - Kode RUP 64625378
*3. BELANJA PEMELIHARAAN KENDARAAN: 5 Paket = Rp911.948.000*
Untuk Eselon II, III, Induk, KCD, dan Truk
*4. BELANJA LAIN TERKAIT KENDARAAN: 4 Paket = Rp349.703.600*
Termasuk Modal Kendaraan Tak Bermotor, Jasa Penyelenggaraan + Sewa, dll
*CATATAN KRITIS DI TENGAH EFISIENSI*
Angka Rp4,5 Miliar untuk sewa kendaraan ini menimbulkan tanda tanya besar.
1. *Urgensi & Efisiensi*: Sesuai Inpres No.1/2025, Pemda diminta mengefisiensi belanja. Mengapa Disdikbud memilih sewa dengan nilai sebesar ini dibanding memaksimalkan aset kendaraan yang sudah ada?
2. *Transparansi*: Untuk kegiatan apa saja sewa senilai Rp4,5 Miliar ini? Berapa jumlah unit, jenis kendaraan, dan durasi sewanya? Siapa pengguna/penanggung jawabnya?
3. *Perbandingan*: Jika Rp4,5 Miliar digunakan untuk membangun, maka setara dengan *±18 Ruang Kelas Baru*. Atau bisa untuk rehab 90 sekolah rusak ringan.
4. *Dobel Anggaran*: Ini menambah daftar belanja kendaraan Disdikbud. Sebelumnya ada paket pembelian mobil dinas Rp2,5 Miliar. Publik berhak tahu dasar pemisahannya.
"Di saat banyak sekolah di Banten kekurangan sarana, Disdikbud justru menganggarkan hampir Rp4,6 Miliar hanya untuk sewa kendaraan. Kami minta DPRD Komisi V dan BPKAD Banten segera melakukan evaluasi dan RDP," ujar (Tubagus Aji Fatulloh Aktivis Banten).
Sesuai UU Keterbukaan Informasi Publik No.14/2008, kami mendesak PPID Disdikbud Banten untuk segera mempublikasikan RAB, HPS, Rincian Kebutuhan, dan Kontrak sewa kendaraan ini.
