Laporan mengejutkan yang disampaikan oleh Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik S. Deyang, kepada Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, kini memicu tanda tanya besar di kalangan masyarakat.
Berdasarkan keterangan Zulkifli Hasan, Nanik melaporkan terjadinya pembengkakan masif pada jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) di luar wilayah 3T hingga mencapai 6.877 titik.
Angka yang fantastis ini tidak main-main, sebab memicu potensi pemborosan anggaran negara yang sangat besar, yakni hingga Rp1 triliun per bulan atau setara dengan Rp12 triliun per tahun.
Namun, langkah Nanik yang hari ini tampil aktif ke publik sebagai pelapor masalah justru menempatkan dirinya dalam pusaran dilema tata kelola yang sulit dibantah.
Publik tentu tidak lupa bahwa Nanik bukanlah figur baru di lembaga tersebut. Ia merupakan mantan Wakil Kepala BGN di era kepemimpinan Dadan Hindayana, Sony Sonjaya, dan Lodewyk Pusung yang kini semuanya telah berstatus sebagai tersangka.
Posisi historis sebagai orang nomor dua di masa lalu inilah yang melahirkan gugatan kritis tentang apakah pembengkakan masif yang menguras uang rakyat ini sebenarnya sudah diketahui Nanik sejak lama namun sengaja dibiarkan tanpa tindakan, atau justru luput sama sekali dari radar pengawasannya selama ini?
Pengungkapan yang baru dilakukan saat ini memunculkan kesan kuat bahwa manajemen BGN tidak sedang melakukan pencegahan yang efektif. Sebaliknya, mereka dinilai baru menyadari skala kerusakan setelah pemborosan anggaran berjalan sedemikian jauh dan telah dibongkar menjadi kasus hukum.
Kondisi riil ini jelas bertolak belakang dengan klaim-klaim penguatan tata kelola, validasi data, dan evaluasi berkala yang berulang kali disampaikan secara formal oleh BGN kepada publik selama beberapa bulan terakhir.
Oleh karena itu, sikap aktif Nanik S. Deyang dalam membongkar sengkarut ini justru menjadi bumerang yang menguji kredibilitasnya sendiri. Nanik murni sedang membongkar kegagalan sistem masa lalu yang diwarisinya, atau ia sebenarnya sedang menelanjangi runtuhnya efektivitas pengawasan lembaga pada saat dirinya sendiri turut memegang kemudi pimpinan.
*Jakarta, 12 Juni 2026*
*HAMDI PUTRA*
*Forum Sipil Bersuara (FORSIBER)*
.jpg)
